Wilayah Ibukota Memulai Level 4 Pembatasan Sosial Per 12 Juli

Pada 9 Juli 2021, pemerintah Korea Selatan mengumumkan akan menaikkan level pembatasan sosial di wilayah metropolitan Seoul ke level 4 selama dua minggu dari tanggal 12 Juli untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang berpusat di wilayah metropolitan.

Pada level 4, pertemuan hingga 4 orang diperbolehkan hingga sebelum jam 6 sore dan pertemuan maksimal 2 orang diperbolehkan setelah jam 6 sore.

Semua pertemuan dan acara selain demonstrasi satu orang dilarang. Hanya kerabat yang diizinkan menghadiri pernikahan dan pemakaman.

Acara olahraga harus diadakan tanpa penonton, dan sekolah juga dialihkan ke pembelajaran jarak jauh.

Pemerintah akan mempertahankan larangan berkumpul di fasilitas hiburan dan menangguhkan protokol kesehatan yang diterapkan pada mereka yang divaksinasi.

Razia untuk Pelanggar Aturan Prokes Covid-19

Pemerintah Metropolitan Seoul dan polisi, mulai melakukan razia terhadap para pelanggar aturan prokes Covid-19 seperti minum alkohol setelah jam 10 malam di semua area Taman Hangang dan 25 taman utama.

Periode razia ini adalah dari tanggal 9 hingga 25 Juli 2021. Sejumlah 216 orang personel penegak hukum, termasuk 130 petugas polisi, dikerahkan setiap hari untuk melakukan razia mulai pukul 22:00 hingga 02:00 keesokan harinya.

Pemerintah Metropolitan Seoul mengumumkan bahwa jika pelanggar tertangkap, denda maksimal 100.000 KRW akan dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan Penyakit Menular.

Sebelumnya, pemerintah kota Seoul mengeluarkan perintah administratif untuk melarang masyarakat untuk minum alkohol setelah jam 10 malam di luar ruangan seperti di Taman Sungai Han, di sepanjang Aliran Cheonggyecheon, dan di sepanjang Jalan Hutan Jalur Gyeongui.

6 Kandidat Capres dari Partai Demokrat Telah Terpilih

Saat ini Partai Demokrat Korea Selatan (Democratic Party of Korea, DPK) telah memilih 6 orang anggota partai mereka untuk menjadi kandidat capres di pemilihan presiden mendatang. Mereka adalah mantan Menteri Kehakiman Choo Mi-ae, Gubernur Gyeonggi Lee Jae-myung, mantan perdana menteri Chung Sye-kyun, mantan pemimpin partai Lee Nak- yon, anggota partai Park Yong-jin, dan anggota partai Kim Doo-kwa.

Pada 11 Juli 2021, Partai Demokrat Korsel mengumumkan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh partai pusat di Yeouido selama tiga hari terakhir dengan responden dari rakyat dan anggota partai.

Gubernur Gangwon-do Choi Moon-soon, dan gubernur Chungnam-do Yang Seung-jo, tersingkir karena gagal masuk peringkat atas.

Partai Demokrat Korsel berencana untuk memilih kandidat capres final paling cepat pada 5 September 2021 setelah persaingan ketat seperti tur nasional selama 50 hari.

Tidak Ada Pengiriman Paket Pada 14-16 Agustus

14-16 Agustus ditentukan sebagai ‘Hari Tanpa Paket’.

Pada 8 Juli 2021, Asosiasi Logistik Terpadu Korea (KILA) mengumumkan rencana untuk menerapkan ‘Hari Tanpa Paket’ pada tahun 2021 atas nama penyedia layanan kurir.

Pada tahun 2020, industri pengiriman paket dan Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan deklarasi bersama untuk menetapkan tanggal 14 Agustus setiap tahun sebagai ‘Hari Tanpa Paket’ untuk memastikan waktu istirahat bagi pekerja kurir.

Tahun ini, para kurir akan diberikan hari libur agar bisa istirahat hingga tiga hari, termasuk liburan tambahan pada 16 Agustus.

CJ Logistics, Logen, Lotte Global Logistics, dan Hanjin akan menerapkan ‘Hari Tanpa Paket’, dan perusahaan lain akan merespons sesuai dengan keadaan masing-masing.

Anak-anak Imigran Prasekolah Juga Direkomendasikan untuk Mendapatkan Bantuan

Pada 8 Juli 2021, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea Selatan merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan untuk memberikan dukungan perawatan khusus kepada anak-anak migran prasekolah dengan cara yang sama seperti anak-anak migran usia sekolah.

Dalam proses pembentukan dan pelaksanaan proyek dukungan perawatan khusus Kementerian Kesejahteraan, Komnas HAM menilai bahwa memperlakukan anak-anak prasekolah berkewarganegaraan asing secara berbeda dari anak-anak usia sekolah berkewarganegaraan asing merupakan tindakan diskriminasi tanpa alasan yang masuk akal.

Proyek dukungan perawatan khusus Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan adalah proyek yang menyediakan bantuan sebesar 200.000 KRW per anak siswa prasekolah dan sekolah dasar untuk meringankan beban pengasuhan orang tua yang diperparah oleh COVID-19.

Penangguhan Pelonggaran Pembatasan Sosial

Pelonggaran aturan pembatasan sosial di daerah Ibukota Seoul dan sekitarnya terhambat karena naiknya jumlah kasus positif dan menyebarnya varian Delta.

Pemerintah Korsel mengumumkan pada 30 Juni 2021 bahwa pelonggaran pembatasan sosial di daerah Kota Seoul, Kota Incheon, dan Provinsi Gyeonggi ditangguhkan selama seminggu.

Maksimal hanya 4 orang yang diperbolehkan untuk berkumpul, selain itu fasiilitas hiburan malam tetap ditutup. Karaoke, restoran, dan kafe tetap dibatasi jam operasionalnya hingga jam 22.00.

Jumlah kasus Covid-19 yang menunjukkan tren penurunan pada awal Juni 2021, tiba-tiba berubah menjadi tren naik, sehingga pemerintah mendesak masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan.

Pemerintah khawatir apabila tren saat ini tidak bisa dihentikan, maka kenaikan angka pasien positif pada gelombang kali ini akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah menyatakan akan menaikkan level pembatasan sosial setiap adanya krisis seperti saat ini.

Penerima Vaksin Boleh Melepas Masker di Luar Ruangan

Di Korea Selatan, siapapun yang sudah mendapatkan vaksin, walau baru suntikan pertama, dapat melepaskan maskernya saat beraktivitas di luar ruangan.

Terhitung mulai 1 Juli, kebijakan ‘Insentif Penerima Vaksin’ dikecualikan dari denda apabila tidak memakai masker di luar ruangan.

Menurut pemeruntah Korea, siapapun yang sudah mendapatkan suntikan vaksin, 14 hari setelahnya bisa melepas masker saat melakukan aktivitas luar ruangan seperti berjalan kaki, olahraga, naik gunung, bermain air, dan berwisata.

Akan tetapi, siapapun wajib untuk tetap memakai masker saat berada di dalam ruangan, terutama ruangan yang berisi beberapa atau banyak orang, seperti ruangan pertunjukan dan sebagainya. Selain itu, siapapun tetap wajib untuk memakai masker di tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang seperti fasilitas olahraga, tempat bermain, dan tempat berbelanja. Walaupun sudah divaksin, siapapun yang tidak memakai masker di tempat-tempat tersebut dapat dikenai denda.

Pemerintah juga terus merekomendasikan pemakaian masker di berbagai tempat walaupun sudah mendapatkan vaksin Covid-19.

Penerima Vaksin di Luar Korsel Bisa Bebas Karantina

Terhitung mulai 1 Juli 2021, semua warga negara Korea Selatan maupun asing yang sudah disuntik vaksin Covid-19 di luar Korsel, bisa mendapatkan surat bebas karantina saat masuk ke Korsel.

Menurut pemerintah Korea, peraturan ini berlaku mulai 1 Juli 2021 pk. 00.00 KST.

Jenis vaksin yang diakui oleh pemerintah Korsel sama dengan yang diakui oleh WHO, yaitu Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, dan Sinovac. Siapapun yang akan memasuki Korsel harus sudah mendapatkan suntikan vaksin sebanyak yang direkomendasikan, dan sudah mendapatkannya lebih dari 2 minggu sebelum memasuki Korsel.

Akan tetapi, ada 21 negara yang dikecualikan dari aturan ini karena merebaknya virus mutasi. Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan, Brazil, Malawi, Bostwana, Tanzania, Eswatini, Zimbabwe, Bangladesh, Guinea Khatulistiwa, Suriname, Paraguay, Chile, Uruguay, Kolombia, Argentina, Malta, India, Indonesia, Pakistan, dan Filipina.

Akan tetapi, pengunjung dari negara-negara tersebut tetap bisa mendapatkan surat bebas karantina apabila masuk ke Korea untuk alasan darurat, dengan syarat sudah mendapatkan vaksin dengan lengkap.

Aturan Penggantian Hari Libur Diimplementasikan Mulai Hari Raya Kemerdekaan

Pada tanggal 29 Juni 2021, Majelis Nasional Korea Selatan memberikan suara pada pemberlakuan Undang-undang Hari Libur Nasional yang mencakup penerapan hari libur alternatif untuk semua hari libur umum yang tumpang tindih dengan akhir pekan.

Hingga saat ini, hari libur pengganti hanya diterapkan pada Chuseok, Tahun Baru Imlek, dan Hari Anak.

Sistem libur alternatif ini akan diterapkan mulai Hari Raya Kemerdekaan Korsel pada 15 Agustus yang jatuh pada hari Minggu, sehingga 16 Agustus akan menjadi hari libur.

Namun, perusahaan yang memiliki karyawan kurang dari 5 orang tidak masuk ke dalam aturan ini.